# Uang Sipil untuk Barak: Analisis Anggaran TNI di Luar Kemhan, 2021–2026

*Sumber tunggal: database Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, ditarik 30 Sep–1 Okt 2026. Semua angka = **pagu rencana**, bukan realisasi. Paket milik Kementerian Pertahanan dibuang. Paket kembar dihitung sekali.*

---

## Ringkasan

Di luar anggaran pertahanan, kementerian/lembaga sipil dan pemerintah daerah merencanakan **sedikitnya Rp15,3 triliun** untuk satuan TNI sepanjang 2021–2026. Angka itu terdiri dari dua aliran:

| Aliran | Periode | Paket | Pagu | Kekuatan bukti |
|---|---|---|---|---|
| **A. Uang dipegang satuan TNI** (swakelola tipe 2, penyelenggara tercatat = satuan TNI) | 2023–2026 | 917 | **Rp6,69 T** | Pasti: nama satuan tercatat di SiRUP |
| **B. Uang dibelanjakan untuk TNI** (kontrak/swakelola K/L/Pemda yang menyebut satuan TNI) | 2021–2026 | 11.138 | **Rp8,66 T** | Tinggi: klasifikasi teks, presisi ±94% pada sampel 100 |

Aliran A tidak termasuk Rp1,38 T dari BGN ke **UNHAN**, karena UNHAN adalah lembaga Kemhan, bukan satuan TNI. Tanpa pos itu, uang yang dipegang langsung oleh satuan TNI menjadi **Rp5,31 T**.

Ini batas bawah. Hibah APBD yang tidak dicatat di SiRUP, swakelola sebelum 2023, dan paket yang namanya tidak menyebut TNI tidak ikut terhitung.

---

## Pemutakhiran 1 Okt 2026 — Realisasi dan celah yang tersisa

### A. Realisasi: dana pusat yang dipegang TNI tidak punya jejak realisasi

Realisasi dicek per kode RUP di dasbor publik **INAPROC (data.inaproc.id/realisasi-rup)** untuk **6.768 paket 2022–2026**: semua paket aliran A, plus aliran B dengan keyakinan tinggi/sedang dan pagu ≥ Rp100 juta. Dasbor tidak memuat 2021.

| Lapisan | Terealisasi | Belum terealisasi |
|---|---|---|
| **A. Dipegang satuan TNI (swakelola)** | 127 paket, Rp401 M | **790 paket, pagu Rp6,29 T** |
| — dari K/L pusat | 10 paket, Rp9,5 M | **195 paket, Rp5,35 T** |
| — dari Pemda | 117 paket, Rp391 M | 595 paket, Rp938 M |
| **B. Penyedia untuk TNI (keyakinan tinggi)** | 2.720 paket, Rp3,94 T | 1.845 paket, pagu Rp2,83 T |

- **Tidak satu pun dana K/L besar yang dipegang TNI punya catatan realisasi**: Kementan Rp4,71 T (cetak sawah Korem 044 dan lainnya), BGN–UNHAN Rp1,38 T, dan Kemendikdasmen–Kodam IM/I BB Rp317 M. Semuanya berstatus *"RUP Belum Terealisasikan"*, nilai realisasi Rp0, dan **ditandai "Perlu Atensi" oleh LKPP**.
- Dari Pemda pun hanya 117 dari 712 paket swakelola (Rp391 M dari Rp1,34 T) yang realisasinya tercatat. Yang tercatat antara lain: Kalsel–Korem 101 (jalan desa Rp15–25 M per ruas, sudah serah terima) dan Kab. Bogor–Kodim 0618 (betonisasi jalan Rp25 M).
- **Cara membacanya:** "belum terealisasi" berarti **tidak ada transaksi pengadaan tercatat** (kontrak, e-purchasing, atau pencatatan swakelola). Itu tidak otomatis berarti uangnya tidak dibelanjakan; swakelola K/L ke instansi lain sering dibayar lewat mekanisme anggaran tanpa dicatat di SPSE. Tetapi ini berarti **dana Rp5,34 T yang dikelola satuan TNI tidak bisa ditelusuri publik lewat sistem pengadaan**, dan itulah pertanyaan liputannya.
- **Penyedia (kontrak):** dari Rp4,14 T pagu yang terealisasi, nilai kontraknya Rp3,94 T (4,8% di bawah pagu). Rinciannya: tender Rp2,62 T, e-purchasing Rp718 M, seleksi Rp284 M, dan **pengadaan langsung Rp255 M dalam 1.418 paket kecil**. Hunian Vertikal TNI IKN dikontrakkan Rp802 M lewat tender.
- **Penunjukan langsung:** 13 paket, Rp62,6 M. Yang terbesar adalah **Mako Batalyon TP 828 Batulicin oleh Kab. Tanah Bumbu, Rp49,9 M lewat penunjukan langsung** (kontrak 2025). Pagu Rp50 M untuk konstruksi gedung yang tidak ditenderkan perlu dicek dasar hukumnya.
- **Penyedia yang belum terealisasi: Rp2,83 T** (termasuk paket 2026 yang mungkin masih berjalan). Antara lain revitalisasi Lanud Halim oleh Kemenhub (Rp593 M, 2022), apron Lanud Mimika (Rp69 M, dua tahap), dan kolam renang areal Brigif Teluk Bintuni (Rp38 M). Sebagian kemungkinan ditender ulang dengan kode RUP lain. Contohnya Hunian Modular IKN, yang punya dua kode RUP: satu terealisasi Rp213 M, satu lagi tidak.

### B. Celah yang sudah ditutup

- **Sapuan kata kunci ke-2** (nama panjang satuan dan satuan pendukung: Komando Distrik Militer, Polisi Militer, Pos AL, Satrad, Arhanud, Pusdikpassus, Kesdam, Zidam, dll.) menambah **383 paket senilai Rp442 M**. Yang terbesar: **Pemprov Kalsel menganggarkan Rp140 M untuk "Pembangunan Markas Komando Daerah Militer" (2026)**. Ini jejak APBD untuk Kodam baru. Lainnya: RS Angkatan Darat Batam oleh Pemprov Kepri (±Rp21 M dalam tiga tahap), Markas dan rumah dinas Kodim 1001 Amuntai (Rp13 M), dan Denpom XII/2 Palangka Raya oleh Pemprov Kalteng (Rp9,4 M).
- Total aliran B (keyakinan tinggi) kini **Rp8,66 T** (11.138 paket).

### C. Celah yang masih terbuka

| Celah | Kenapa belum tertangkap | Jalan keluar |
|---|---|---|
| **Konstruksi cetak sawah 2026** (mis. kontrak Kodam XV/Pattimura 1.454 ha) | Di SiRUP 2026 hanya ada paket konsultan pengawas dan SID; konstruksinya tidak tercatat sebagai swakelola TNI | Minta daftar kontrak swakelola cetak sawah 2026 ke Ditjen LIP Kementan; cek DIPA |
| **Penyelenggara disamarkan "KEMENTERIAN XXX"** | 53 paket swakelola Kementan 2026 (Rp169 M, SID cetak sawah, termasuk 79.920 ha di Papua Pegunungan) mencatat penyelenggara sebagai "[K45] KEMENTERIAN XXX – DIREKTORAT JENDERAL XXX" | Pelaksananya tidak bisa dipastikan TNI. Daftar ada di `penyelenggara_disamarkan.csv`. Tanyakan ke Kementan |
| **Hibah APBD di luar SiRUP** | Hibah uang atau barang ke Kodim/Korem biasanya tidak lewat pengadaan | Lampiran hibah Perkada Penjabaran APBD (JDIH Pemda). pasal.id memuat teksnya, tetapi API-nya butuh token akun |
| **SPPG/MBG yang dikelola yayasan TNI** | Pembayaran BGN ke mitra SPPG berbentuk bantuan pemerintah, bukan pengadaan | Daftar mitra SPPG BGN; yayasan seperti Yayasan Manunggal Kartika Jaya |
| **Dana desa untuk TMMD/Babinsa** | APBDes tidak masuk SiRUP | Siskeudes/OM-SPAN tidak publik; sampling dokumen APBDes |
| **BUMN (Agrinas Pangan Nusantara, dll.)** | Bukan APBN/APBD langsung | Laporan tahunan BUMN, kontrak kerja sama |
| **Swakelola sebelum 2023, realisasi 2021** | Tidak tersedia di sumber publik | Permohonan informasi publik |
| **Validasi bansos oleh Babinsa** | Tidak ada paket khusus di SiRUP 2025–2026; kemungkinan menempel di anggaran pembinaan teritorial TNI AD | Cari MoU atau surat edaran Kemensos–TNI |

---

## Temuan 1 — 2025: Kementan menjadikan Korem kontraktor cetak sawah

Pada 2025, aliran A melonjak dari Rp584 M (2024) menjadi **Rp5,12 T**. Penyebabnya satu kementerian.

- **Kementerian Pertanian**: Rp3,53 T dalam 126 paket swakelola, dan Rp3,23 T di antaranya dianggarkan pada 2025. Isinya *optimasi lahan rawa* (66 paket) dan *cetak sawah* (27 paket), dikerjakan oleh 15 satuan TNI AD.
- **Rp2,54 T (72%) jatuh ke Sumatera Selatan**, hampir seluruhnya lewat **Korem 044/Garuda Dempo**. Satu Korem memegang anggaran konstruksi pertanian yang lebih besar dari total belanja seluruh Pemda untuk TNI di aliran A (Rp1,34 T, 197 Pemda).
- Contoh paket: *Konstruksi Cetak Sawah Mendukung QW Ekstensifikasi Cetak Sawah di Kabupaten OKU Timur*, Rp266 M; dan *… di Kabupaten OKI*, Rp245 M. Satuan hitungnya Rp35 juta per hektare (7.600 ha di OKU Timur, 7.000 ha di OKI).
- **Catatan data:** banyak paket muncul dua kali, sekali berlabel *"(Usulan Buka Blokir)"* dan sekali tanpa label, dengan pagu dan kabupaten yang sama. Sebelum dibersihkan, totalnya Rp4,71 T. Angka di atas sudah membuang kembaran itu, tetapi status blokir (dana yang belum boleh dicairkan) perlu dicek ke Kementan.

**Pertanyaan liputan:**
1. Apa dasar penunjukan Korem sebagai *penyelenggara swakelola*, alih-alih kontraktor lewat tender?
2. Bagaimana konstruksi Rp35 juta per ha dipertanggungjawabkan oleh satuan tempur?
3. Berapa yang terealisasi, dan berapa hektare sawah yang benar-benar tercetak? Ini bisa diuji dengan citra satelit, seperti metode pada proyek-proyek sebelumnya.

## Temuan 2 — Program Makan Bergizi Gratis melatih SPPI lewat UNHAN: Rp1,38 T dalam satu paket

- **Badan Gizi Nasional → UNHAN Kemhan**: satu paket *Pendidikan dan Pelatihan SPPI* (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), **Rp1,38 T**, APBN 2025. Ini paket tunggal terbesar di seluruh dataset.
- Uangnya keluar dari pagu BGN, bukan pagu pertahanan, sehingga tidak terlihat sebagai belanja Kemhan.

**Pertanyaan liputan:** berapa peserta, berapa biaya per kepala, dan mengapa pelatihan pengelola dapur MBG diserahkan ke universitas pertahanan?

## Temuan 3 — PUPR membangun perumahan tentara: Rp2,67 T

Kementerian PUPR, yang kemudian dipecah menjadi PU dan PKP, adalah penyandang dana terbesar di aliran B: **Rp2,67 T** dari 158 paket.

- **IKN:** Hunian Vertikal 4 Tower TNI (Rp878 M) dan Hunian Modular TNI (2 paket, Rp485 M). Total 8 paket IKN bernilai **Rp1,40 T**, menjadikan **Kalimantan Timur provinsi teratas di aliran B (Rp1,95 T)**.
- **Rumah susun** untuk Kodam, Korem, Kopassus, TNI AL, dan TNI AU di seluruh Indonesia: 73 paket, **Rp1,84 T** (termasuk paket IKN).
- **Kawasan Kopassus:** Jembatan penghubung Pusdiklatpassus–Kota Baru Parahyangan (Rp193 M, 2026), perbaikan jalan di Markas Kopassus Cijantung, dan Grup 1 Serang.
- **Kementerian Perhubungan:** revitalisasi Pangkalan TNI AU/Bandara Halim Perdanakusuma, **Rp593 M** (2022). Halim berstatus pangkalan militer sekaligus bandara sipil (*enclave*), sehingga porsi untuk militer perlu dipilah.
- **Kementerian Kesehatan:** alat kesehatan RS TNI (layanan jantung, stroke, uronefrologi, dan kanker), **Rp200 M** (2023).

Tahun 2024 menjadi puncak aliran B (**Rp2,72 T**), hampir seluruhnya karena IKN.

## Temuan 4 — 248 Pemda membangun Makodim

Pemda muncul sebagai pemberi dana yang luas tetapi tersebar: **881 Pemda** tercatat di aliran B, dan 10 Pemda teratas hanya menguasai 22% nilai.

- **Markas Kodim:** 815 paket dari **248 Pemda**, senilai **Rp545 M**. Isinya pembangunan Makodim baru, rehab kantor, pagar, gapura, rumah dinas Dandim, dan lapangan tembak. Contohnya Makodim Kutai Timur (Rp52 M, multiyears), Kodim baru Sangatta (Rp27 M), dan Makorem 031/Wira Bima oleh Pemprov Riau (Rp92 M, 2021, dilanjutkan Rp30 M pada 2023).
- **Pemda pemberi terbesar:** Pemprov Riau (gabungan dua nama registri: Rp273 M), Kutai Timur (Rp153 M), Tanah Bumbu (Rp132 M, termasuk Mako Batalyon TP 828 Batulicin Rp50 M), Jawa Barat (Rp112 M), dan Aceh (Rp109 M).
- **Papua dan Papua Barat:** Mimika membangun apron Lanud (Rp69 M dalam dua tahap), Teluk Bintuni membangun kolam renang olimpik di areal Brigif (Rp38 M) dan jalan ke Brigif (Rp85 M; jalan ini dikategorikan nama tempat, jadi tidak dihitung).
- **Batalyon Teritorial Pembangunan:** Mako Batalyon TP 828 (Tanah Bumbu) dan jalan menuju Yonif TP 886 (Jawa Barat) sudah dibiayai Pemda. Ini bisa disilangkan dengan peta 174 BTP.

## Temuan 5 — TMMD dan Karya Bakti: program teritorial yang dibayar daerah

- **536 Pemda** membiayai TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), Karya Bakti, atau "pola kerja sama TNI", senilai **Rp1,93 T** dalam 4.754 paket (2021–2026). Nilai tahunannya naik dari Rp132 M (2021) ke Rp426–441 M (2023–2024).
- Polanya: Pemda membeli material (semen, pasir, sewa alat), konsumsi, dan konsultan, lalu satuan TNI mengerjakan jalan, jembatan, MCK, atau rumah. Median per paket Rp97 juta, tetapi ada paket jalan hingga Rp43 M (Purwakarta, Karya Bakti 2026).
- **Kalimantan Selatan** paling sistematis: jalan dan jembatan antardesa "melalui Pola Karya Bakti TNI", Rp10–25 M per ruas, dan di aliran A tercatat **Rp524 M** dipegang Korem 101/Antasari.
- **PUPR** juga memakai pola ini untuk pemeliharaan danau dan situ (Limboto, Tondano, Rawa Pening, situ di Bogor dan Banten) dengan pola kerja sama TNI.

## Temuan 6 — Hibah ke satuan TNI juga tercatat di SiRUP

Hibah biasanya tidak lewat pengadaan, tetapi **130 Pemda** tetap mencatat 387 paket hibah ke satuan TNI di SiRUP, senilai **Rp267 M**:

- Kota Semarang: hibah Rumdis Denpom (Rp33 M, 2026) dan hibah uang ke Lanal Semarang (Rp5 M).
- Kab. Badung: hibah barang berupa Makorem 163/Wira Satya, Kantor Denpom IX/3, dan Koramil Abiansemal (total ±Rp43 M).
- Kota Bekasi: hibah pembangunan Mako Kodim (Rp24 M, 2021).
- Kota Bandung: hibah uang ke Kodim 0618 (Rp5 M pada 2025, Rp7 M pada 2026).
- Hibah pengamanan Pilkada 2024 ke Kodim (Bekasi Rp4,3 M; Cilegon gabungan dengan KPU, Bawaslu, dan Polri senilai Rp29 M).
- Hibah ke organisasi istri TNI: Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita Kodim 1701 Jayapura (Rp3,2 M masing-masing, 2023).

Satuan TNI wajib meregister hibah langsung ke DJPb dan melaporkannya dalam LK Kemhan. BPK berulang kali mencatat hibah langsung yang belum ditatausahakan. **Daftar hibah ini bisa dipakai untuk menguji apakah hibah tersebut muncul di LK Kemhan.**

## Temuan 7 — Peta: Angkatan Darat menyerap hampir semuanya

- Di aliran A, satuan TNI AD menyerap Rp5,22 T (827 paket), sedangkan TNI AL hanya Rp64 M dan TNI AU Rp30 M. Dana sipil mengalir terutama ke struktur komando teritorial AD (Kodam, Korem, Kodim).
- Provinsi teratas aliran A: Sumatera Selatan (Rp2,54 T), Jawa Barat (Rp1,74 T, termasuk BGN–UNHAN di Bogor), Kalimantan Selatan (Rp582 M), Kalimantan Barat (Rp271 M), dan Aceh (Rp253 M).
- Provinsi teratas aliran B: Kalimantan Timur (Rp1,95 T), Jawa Barat (Rp924 M), DKI Jakarta (Rp812 M), Kalimantan Selatan (Rp471 M), dan Kalimantan Tengah (Rp381 M).

---

## Yang belum terhitung (pos abu-abu)

| Pos | Paket | Pagu | Mengapa belum dihitung |
|---|---|---|---|
| Barang/jasa untuk satuan TNI (kendaraan, videotron, alkes) | 295 | Rp259 M | Penerima akhir perlu dicek di detail paket |
| Honor/uang makan personel TNI+Polri (DKI, Surabaya, dll.) | 882 | Rp137 M | Porsi TNI tidak dipisahkan |
| Operasional/insentif Babinsa | 418 | Rp101 M | Sering digabung dengan Bhabinkamtibmas |
| Belum terklasifikasi | 445 | Rp113 M | Butuh baca manual |

## Batas dan risiko data

1. **Pagu rencana ≠ realisasi.** Untuk realisasi, paket perlu dicocokkan ke SPSE (tender) dan laporan keuangan Pemda atau K/L.
2. **SiRUP memasang verifikasi bot sejak 1 Okt 2026.** Halaman detail paket penyedia (uraian dan kode rekening) belum ditarik.
3. **Swakelola sebelum 2023 tidak tersedia** di SiRUP publik, sehingga aliran A hanya mencakup 2023–2026.
4. **Klasifikasi aliran B berbasis teks.** Presisi ±94% hanya diuji untuk keyakinan "tinggi". Ada derau yang dibuang tetapi mungkin memuat paket asli (misalnya "Ruas Jalan Brigif – KM 30", Rp85 M).
5. **Nama satuan dan nama Pemda tidak baku.** Korem 101 tercatat di bawah Dam VI dan Dam XXII; Pemprov Riau punya dua nama registri. Ranking per satuan perlu digabung manual.
6. **Tidak ada klaim pelanggaran hukum di sini.** UU 34/2004 menyatakan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara, sementara Operasi Militer Selain Perang (termasuk membantu pemerintahan di daerah) dan hibah daerah ke instansi vertikal punya dasar aturan sendiri. Persoalannya adalah skala, transparansi, dan akuntabilitas, dan itu perlu diuji dengan klarifikasi ke Kementan, BGN, PUPR, Pemda, dan Puspen TNI.

## Langkah verifikasi berikutnya

1. **Cetak sawah Korem 044:** citra Sentinel-2/Planet sebelum dan sesudah 2025 di OKU Timur, OKI, dan PALI, dibandingkan dengan luas hektare di paket.
2. **Realisasi:** cari kode RUP paket terbesar di SPSE dan LKPP. Untuk swakelola, minta laporan pertanggungjawaban lewat permohonan informasi publik.
3. **Hibah:** cocokkan 387 paket hibah dengan lampiran hibah Perkada Penjabaran APBD (JDIH) dan temuan BPK atas LK Kemhan.
4. **BGN–UNHAN:** minta KAK atau TOR diklat SPPI dan jumlah peserta.
5. **Silang dengan peta BTP:** Pemda yang membiayai Mako atau jalan menuju Batalyon Teritorial Pembangunan.

*Data lengkap per paket (dengan link SiRUP) ada di `anggaran_tni_nonkemhan.xlsx`. Metode dan cara menjalankan ulang ada di `README.md`.*